Gita Puji Astuti: Januari 2013

TUGAS SOFTSKILL

“EKONOMI KOPERASI”

Prosedur atau Tata Cara Mendirikan Koperasi dikalangan Masyarakat

Nama : Gita Puji Astuti

Npm : 13211086

Kelas : 2EA21

Universitas Gunadarma

2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, kami dapat mempersembahkan makalah pada mata kuliah Ekonomi Koperasi yang bertujuan untuk memberikan manfaat dan membantu mahasiswa agar lebih mudah mempelajarinya karena makalah ini sudah dirangkum sesuai pokok bahasan yang diberikan di perkuliahan.

Sebagai penyusun kami sadar bahwa penyusunan makalah ini masih jauh dari kata sempurna, karena kita semua masih dalam tahap pembelajaran mohon harap dimaklumkan.
Kami berharap semoga makalah ini memberi manfaat untuk peningkatan pembelajaran dalam kegiatan perkkuliahan ini. Saran, kritik, dan koreksi yang bersifat positif senantiasa kami nantikan demi penyusunan makalah ini di edisi yang akan datang.

Penulis

Gita Puji Astuti

DAFTAR ISI

COVER ………… I

KATA PENGANTAR ……….. II

DAFTAR ISI ……….. III

BAB I PENDAHULUAN ……….. 1

· Latar Belakang ......... 1

· Tujuan ......... 1

BAB II PEMBAHASAN ......... 2

· Dasar Hukum ......... 2

· Persiapan Pembentukan Koperasi ......... 2

· Persyaratan ......... 3

· Tugas Tim Persiapan Pembentukan Koperasi ......... 3

· Program Kerja Koperasi ......... 4

· Rapat Pembentukan ......... 4

· Pembahasan dalam Rapat Pembentukan ......... 5

· Formulir Akta Pendirian Koperasi ......... 6

· Akta Pendirian dan Anggaran Dasar ......... 7

· Tujuan Anggaran Dasar Koperasi ......... 7

· Kegunaan Anggaran Dasar Koperasi ......... 7

· Pengesahan Badan Hukum Koperasi ......... 8

1. Form Anggaran Dasar Koperasi ......... 10

· BAB I ( Nama,Tempat kedudukan,Jangka Waktu ) Pasal 1 ......... 10

· BAB II (Landasan,Asas dan Prinsip ) Pasal 2 ......... 10

· BAB III ( Fungsi,Peran,Tujuan dan Usaha ) Pasal 3 ......... 11

· BAB IV ( Keanggotaan ) Pasal 4 ......... 11

· BAB IV ( Keanggotaan ) Pasal 5 dan Pasal 6 ......... 13

· BAB V ( Rapat ANGGOTA ) Pasal 7 ,Pasal 9 dan Pasal 10 ......... 14

· BAB V ( Rapat ANGGOTA ) Pasal 12,13,14 dan Pasal 15 ......... 15

· BAB VI ( Pengurusan ) Pasal 16 ......... 15

· BAB VI ( Pengurusan ) Pasal 17,18,19 dan Pasal 20 ......... 16

· BAB VII ( Pengawas ) Pasal 21,22,23 dan Pasal 24 ......... 17

· BAB VII ( Pengawas ) Pasal 25 dan Pasal 26 ......... 18

· BAB VIII ( Direksi dan Karyawan ) Pasal 27 ......... 18

· BAB VIII ( Direksi dan Karyawan ) Pasal 28,29 dan 30 ......... 19

· BAB IX ( Dewan Penasehat ) Pasal 31 ......... 19

· BAB X ( Pembukuan Koperasi ) Pasal 31 ......... 20

· BAB XI ( Modal Koperasi ) Pasal 32 ......... 20

· BAB XII ( Simpanan Anggota ) Pasal 33 ......... 20

· BAB XIII ( SHU ) Pasal 34,35 dan Pasal 36 ......... 21

· BAB XIV ( Tanggungan Anggota ) Pasal 37 ......... 21

· BAB XV ( Pembubaran dan Penyelesaian ) Pasal 38,39,40 dan 42 ......... 22

· BAB XV ( Sanksi ) Pasal 43 ......... 23

· BAB XVI ( ART dan Peraturan Khusus ) Pasal 44 ......... 23

III

BAB I

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Hampir seluruh rakyat Indonesia mengetahui istilah koperasi, sebagian kecil masyarakat yang tahu dan mengerti tata cara mendirikan koperasi.

B. TUJUAN

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.Sebagai badan usaha, koperasi harus memiliki legalitas badan hukum yang diberikan pemerintah, dalam hal ini Departemen Koperasi dan PKM.

a. Metode Pengumpulan Data

Metode yg di gunakan dalam makalah ini yakni kami mencarinya di sebuah internet lalu kami bandingkan dan kami satukan menjadi satu di dalam makalah ini sehingga insya allah layak untuk menjadi bahas suatu pembahasan kita semua.

b. Sistematik Penulisan

Makalah ini dibuat dan disusun dengan urutan sebagai berikut :

BAB 1 Pendahuluan : Latar Belakang, Tujuan, dan Metode Pengumpulan Data

BAB 2 Pembahasan : Dasar hukum, persiapan pembentukan, persyaratan, tugas Anggota, rapat pembentukan, Form, pengesahan, akta pendirian, form anggaran dasar.

BAB II

PEMBAHASAN

· DASAR HUKUM

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah R.I. Nomor 19/Kep/M/III/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi.
Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM R.I. Nomor 123 / Kep/M-KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Propinsi, Kabupaten/Kota.
Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM R.I. Nomor 124/Kep/M-KUKM/X/2004 tentang Penugasan Pejabat yang berwenang untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Tingkat Nasional.
Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi.

Persiapan Pembentukan Koperasi

Menurut ketentuan Undang-Undang Perkoperasian, untuk mendirikan koperasi, harus dipenuhi persyaratan :

untuk mendirikan Koperasi Primer sekurang-kurangnya beranggotakan 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi. Sedangkan untuk Koperasi Sekunder sekurang-kurangnya dibentuk oleh 3 (tiga) Badan Hukum Koperasi. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kelayakan usaha koperasi yang akan dibentuk;
usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan;
adanya akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar; dan
memiliki tempat kedudukan yang jelas.

Persyaratan

Dalam pembentukan koperasi harus memenuhi 2 (dua) macam persyaratan :

Persyaratan yuridis/normatif yang menyangkut peraturan perundang-undangan;
Persyaratan teknis/operasional, menyangkut masalah pelaksanaan usaha.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan koperasi, adalah:

Orang-orang yang akan mendirikan koperasi :

harus memahami tujuan pembentukan koperasi, hak dan kewajiban setelah menjadi anggota, serta memahami dan menyetujui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar koperasi;
tidak dalam keadaan cacat hukum, yaitu : tidak sedang menjalani atau terlibat masalah atau sengketa hukum, baik dalam bidang perdata maupun pidana.

Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi. Layak secara ekonomi diartikan bahwa usaha tersebut akan dikelola secara efisien dan mampu menghasilkan manfaat bagi anggota, dengan memperhatikan faktor-faktor tenaga kerja, modal dan teknologi.
Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi. Hal itu dimaksudkan agar kegiatan usaha koperasi dapat segera dilaksanakan tanpa menutup kemungkinan memperoleh bantuan, fasilitas dan pinjaman dari pihak luar.

Tugas Tim Persiapan Pembentukan Koperasi

Menghubungi tokoh masyarakat dan pejabat terkait.

Sebagai Tim Persiapan Pembentukan Koperasi, pada awal kegiatan pembentukan koperasi ada baiknya terlebih dahulu menghubungi tokoh masyarakat (bagi koperasi masyarakat), pimpinan instansi (bagi koperasi di lingkungan perkantoran), Rektor (bagi koperasi mahasiswa). Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh dukungan tentang rencana pembentukan koperasi.

Menyiapkan studi kelayakan.

Studi kelayakan yang merupakan studi untuk menilai kelayakan, kecocokan, atau kemungkinan-kemungkinan menurut berbagai aspek, misalnya aspek hukum, ekonomi, sosial terhadap suatu kegiatan yang akan dibentuk. Dengan adanya studi kelayakan dapat diketahui bagaimana kondisi lingkungan dimana koperasi akan dibentuk, dukungan masyarakat terhadap kehadiran koperasi.

Yang perlu diperhatikan dalam membuat studi kelayakan, ialah :

1. mempelajari prakondisi masyarakat;

2. apakah yang dibutuhkan masyarakat calon anggota;

3. pangsa pasar di daerah yang akan didirikan koperasi;

4. kekuatan pesaing dibandingkan dengan pangsa pasar yang ada;

5. presentasi pangsa pasar yang akan ditangani dan kegiatan yang harus dilakukan;

6. besarnya modal yang harus dihimpun oleh koperasi dan bagaimana cara menghimpunnya;

7. proyeksi manfaat yang akan diperoleh anggota;

8. tersedianya modal sendiri (dari simpanan anggota) untuk mendukung usaha yang akan dijalankan.

Mengadakan Penyuluhan, Penerangan atau Pelatihan.

Kegiatan Penyuluhan, Penerangan atau Pelatihan dimaksudkan untuk menanamkan pengertian kepada para calon pendiri/anggota koperasi. Penanaman pengertian tersebut sangat penting dilakukan, karena pada hakikatnya perkembangan dan kemajuan koperasi tergantung pada kualitas para anggotanya.Dalam kegiatan ini yang penting ditekankan adalah pentingnya partisipasi anggota. Sebagai pemilik dan pengguna koperasi, partisipasi anggota bagaikan darah dalam tubuh manusia. Partisipasi anggota diperlukan karena :

1. koperasi tidak mungkin berdiri tanpa anggota;

2. koperasi tidak dapat berusaha tanpa anggota;

3. koperasi tidak akan dapat tumbuh dan berkembang tanpa partisipasi anggota.

Rancangan rencana kerja adalah rincian kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pengurus koperasi dalam jangka waktu tertentu, yang harus disahkan dalam rapat pembentukan menjadi rencana kerja koperasi. Pada koperasi terdapat :

1. Program kerja/rencana kerja satu tahun (jangka pendek);

2. Rencana kerja lima tahun (jangka menengah);

3. Rencana kerja lebih dari lima tahun (jangka panjang).

Rencana kerja satu tahun disusun berdasarkan rincian dari rencana kerja lima tahun, sedangkan rencana kerja lima tahun disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang.
Pada rencana kerja satu tahun bentuk kegiatannya masih merupakan garis besar.

Program kerja koperasi umumnya dibagi dalam :

bidang organisasi yang meliputi keanggotaan, kepengurusan, manajemen, kepegawaian, rapat-rapat, administrasi, dll.
bidang usaha yang meliputi kegiatan usaha dan unit-unit usaha.
bidang pendidikan dan pelatihan, meliputi pendidikan dan pelatihan anggota, pengurus, pengawas, dan karyawan.
dan lainnya, yang bertujuan demi kemajuan koperasi

Rapat Pembentukan

Setelah Tim Persiapan Pembentukan melaksanakan persiapan-persiapan pra-pembentukan koperasi di atas, selanjutnya tim menyiapkan undangan kepada calon anggota (minimal 20 orang untuk koperasi primer dan 3 badan hukum koperasi untuk koperasi sekunder). Karena pentingnya rapat pembentukan koperasi.Hal-hal perlu dipersiapkan tim pada rapat pembentukan :

daftar hadir;
notulis untuk mencatat jalannya rapat;
rancangan anggaran dasar koperasi;
rancangan rencana kerja;
menyiapkan buku administrasi koperasi, khususnya buku daftar anggota, daftar pengurus, dan daftar pengawas.
rapat pembentukan dipimpin oleh seorang/beberapa orang dari wakil tim persiapan/kuasa pendiri yang disetujui oleh peserta rapat, didampingi oleh seorang notulis yang mencatat jalannya rapat.

Hal yang perlu dibahas dan diputuskan dalam rapat pembentukan, antara lain :

kesepakatan untuk membentuk koperasi;
pembahasan atas rancangan anggaran dasar untuk disahkan menjadi anggaran dasar koperasi;
pembahasan rancangan rencana kerja untuk dijadikan rencana kerja koperasi;
pembahasan permodalan dan batas waktu penyerahan modal, terutama simpanan pokok;
pemilihan pengurus dan pengawas;
pemberian kuasa kepada pengurus dan atau orang lain yang dipilih oleh peserta rapat pembentukan untuk menyiapkan rancangan anggaran rumah tangga koperasi;
pemberian kuasa dan batasan kewenangannya kepada beberapa orang yang ditunjuk oleh rapat pembentukan untuk menanda tangani akta pendirian koperasi dan mengajukan permintaan pengesahan dari pejabat terkait.

Formulir Akta Pendirian Koperasi

AKTA PENDIRIAN KOPERASI .............................

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ..................................................... Alamat : ......................................................
Pekerjaan : ....................................................

2. Nama : ..................................................... Alamat : ......................................................

Pekerjaan : ........................................................

3. Nama : ..................................................... Alamat : .......................................................
Pekerjaan : .......................................................

4. Nama : ...................................................... Alamat : .......................................................

Pekerjaan : ......................................................

5. Nama : ..................................................... Alamat : .......................................................
Pekerjaan : ........................................................

6. Nama : .................................................... Alamat : ......................................................
Pekerjaan : .......................................................

7. Nama : ...................................................... Alamat : .......................................................
Pekerjaan : ......................................................

8. Nama : ...................................................... Alamat : .......................................................
Pekerjaan : ......................................................

9. Nama : ...................................................... Alamat : .......................................................
Pekerjaan : ......................................................

10. Nama : ...................................................... Alamat : .......................................................
Pekerjaan : ......................................................

Atas kuasa rapat pembentukan Koperasi ..............................yang diselenggarakan pada tanggal ...../......./.......ditunjuk oleh pendiri selaku kuasa pendiri dan sekaligus untuk pertama kalinya sebagai pengurus dan dinyatakan mendirikan Koperasi serta menandatangani Anggaran Dasar Koperasi yang isinya sebagai berikut :

Akta Pendirian dan Anggaran Dasar

Akta pendirian koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi, dan memuat anggaran dasar koperasi. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Anggaran dasar koperasi hanya memuat ketentuan-ketentuan pokok mengenai tata laksana organisasi, cara kerja, kegiatan usaha, kewajiban-kewajiban, resiko yang harus ditanggung dan keadaan apabila terjadi sesuatu yang menyebabkan berhentinya organisasi koperasi.

Dalam anggaran dasar koperasi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

dibuat dan disetujui oleh para anggota dalam rapat pembentukan koperasi;
memuat ketentuan-ketentuan pokok yang merupakan dasar bagi tata kehidupan koperasi, dimana hal-hal yang dimuat dalam anggaran dasar tersebut harus disusun secara ringkas, singkat dan jelas, agar dapat dimengerti oleh siapa pun; isi dan cara penyusunan anggaran dasar tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian beserta peraturan pelaksanaannya;
tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Maksud dan tujuan anggaran dasar koperasi adalah :

untuk memudahkan tercapainya sasaran yang dikehendaki para anggota sesuai dengan tujuan pembentukan koperasi;
untuk menghindari kesimpangsiuran dalam pelaksanaan organisasi koperasi oleh siapa pun, terutama oleh alat-alat perlengkapan organisasi koperasi itu sendiri;
sebagai dasar penyusunan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku untuk dan dalam koperasi yang bersangkutan, misalnya; anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan lainnya.

Kegunaan anggaran dasar koperasi adalah :

menjamin ketertiban organisasi, karena dalam anggaran dasar tersebut memuat aturan tentang fungsi, tugas dan tata kerja dari alat-alat perlengkapan organisasi koperasi;
mencegah adanya kesewenang-wenangan dari alat perlengkapan organisasi koperasi, baik itu anggota, pengurus, pengawas, dan karyawan koperasi;
sebagai jaminan bagi pihak di luar koperasi, misalnya dalam rangka kerjasama usaha, permohonan kredit dan sebagainya.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan peraturan pelaksanaannya, serta tidak boleh berlawanan dengan kepentingan dan kebutuhan mereka bersama.
Pada dasarnya hal-hal yang harus dimuat dalam anggaran dasar koperasi sekurang-kurangnya meliputi :

daftar nama, pekerjaan serta tempat tinggal para pendiri;
nama lengkap, singkatan dan tempat kedudukan koperasi;
maksud dan tujuan serta bidang usaha;
ketentuan mengenai keanggotaan;
ketentuan mengenai rapat anggota;
ketentuan mengenai pengelolaan;
ketentuan mengenai permodalan;
ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
ketentuan mengenai sanksi.

Pengesahan Badan Hukum Koperasi

Yang dimaksud koperasi primer dan sekunder berskala nasional adalah koperasi yang ruang lingkup keanggotaan dan pelayanannya meliputi lebih dari satu wilayah propinsi/daerah tingkat I dan kegiatannya memerlukan koordinasi pembinaan secara nasional.
Permintaan pengesahan tersebut diajukan dengan melampirkan :

dua rangkap akta pendirian koperasi yang dilampiri anggaran dasar koperasi, satu diantaranyabermaterai cukup;
berita acara rapat pembentukan koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan apabila ada;
surat bukti penyetoran modal, sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok; Surat bukti penyetoran modal dapat berupa surat keterangan yang dibuat para pendiri koperasi dan harus menggambarkan jumlah sebenarnya; jumlah yang telah disetor berupa copy kuitansi pembayaran simpanan pokok dan atau simpanan wajib; bukti penyetoran uang ke bank, apabila jumlah modal yang telah disetor tersebut disimpan di bank.
rencana awal kegiatan usaha koperasi. Rencana awal kegiatan badan usaha koperasi yang dilampirkan dalam pengajuan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi adalah program kerja dan anggaran yang layak secara ekonomi.

Pada saat menerima berkas permintaan pengesahan akta pendirian koperasi tersebut, pejabat yang berwenang akan memberikan Surat Tanda Terima yang ditandatangani, di cap dan diberi tanggal kepada para pendiri atau kuasa pendiri koperasi. Bersamaan dengan itu pejabat yang menerima berkas mencatat koperasi tersebut dalam Buku Daftar Pencatatan,kemudian pejabat yang berwenang atas nama Menteri Koperasi dan PKM meneliti anggaran dasar koperasi yang diajukan, apakah tidak :

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; dan
bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Dalam jangka waktu paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan pejabat yang berwenang harus menetapkan pendapatnya, sebagai berikut :

Menyetujui pengesahan akta pendirian koperasi dan memberikan status sebagai badan hukum.

1. Apabila setelah diteliti anggaran dasar koperasi tersebut ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka pejabat yang berwenang harus mengesahkan akta pendirian koperasi tersebut dengan Keputusan Menteri Koperasi dan PKM.

2. Surat keputusan pengesahan dan akta pendirian koperasi yang telah mendapatkan pernyataan pengesahan disampaikan kepada para pendiri atau kuasa pendiri dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan. Selanjutnya pejabat yang berwenang akan mendaftar akta pendirian koperasi tersebut dengan nomor urut dalam Buku Daftar Umum yang disediakan untuk itu dan diumumkan dalam Berita Negara RI dengan biaya pengumuman yang ditanggung pemerintah.

3. Dua rangkap akta pendirian yang dilampiri anggaran dasar tersebut diberi tanggal dan nomor pendaftaran serta tanda pengesahan.

4. Akta pendirian yang bermaterai cukup dikirim kepada para pendiri atau kuasa pendiri, sedangkan yang tidak bermaterai disimpan di kantor pejabat pendaftar. Jika terdapat perbedaan antara akta pendirian yang telah disahkan, maka akta pendirian yang disimpan di kantor pejabat yang dianggap sah.

5. Tanggal pendaftaran akta pendirian koperasi berlaku sebagai tanggal resmi berdirinya koperasi, dan sejak tanggal pendaftaran tersebut koperasi yang bersangkutan adalah organisasi usaha yang berstatus badan hukum.

6. Dengan status badan hukum maka koperasi tersebut diakui sebagai subyek hukum yang dapat melakukan segala tindakan hukum, seperti memiliki tanah dan bangunan, harta lainnya, hutang, melakukan jual beli, perjanjian, menuntut dan dituntut, serta melakukan usaha-usaha di segala bidang.

Menolak pengesahan akta pendirian koperasi dan pemberian status sebagai badan hukum.

1. Apabila keputusan pejabat yang berwenang menolak pengesahan, harus dinyatakan alasannya yang disampaikan secara tertulis berikut berkas per mintaan kepada para pendiri atau kuasa pendiri. Setelah menerima penolakan tersebut, para pendiri atau kuasa pendiri dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan akta pendirian koperasi dengan memenuhi alasan-alasan yang diberikan pejabat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penolakan. Permintaan ulang tersebut diajukan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan sebagaimana pengajuan pertama. Terhadap pengajuan permintaan ulang tersebut, pejabat yang berwenang harus memberikan putusannya paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan ulang pengesahan secara lengkap.

2. Apabila permintaan ulang pengesahan atas akta pendirian koperasi tersebut ditolak kembali, maka pejabat yang berwenang harus menyampaikan keputusan penolakan serta alasannya kepada para pendiri atau kuasa pendiri dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan penolakan ditetapkan. Keputusan penolakan kedua tersebut merupakan keputusan terakhir.

3. Apabila pejabat yang berwenang tidak memberi keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan akta pendirian secara lengkap, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 pengesahan akta pendirian koperasi diberikan berdasarkan kekuatan Peraturan Pemerintah tersebut.

Form Anggaran Dasar Koperasi

ANGGARAN DASAR KOPERASI ......*)

BAB I

NAMA,TEMPAT KEDUDUKAN, DAN JANGKA WAKTU

Pasal 1

(1) Badan Usaha Koperasi ini bernama Koperasi ......*) dengan nama singkat ......*) selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi

(2) Koperasi berkedudukan di : ......*)

Kelurahan : ......*)

Kecamatan : ......*)

Kabupaten : ......*)

Propinsi : ......*)

(3) Koperasi didirikan dalam jangka waktu tidak terbatas

BAB II

LANDASAN, ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

1. Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

2. Koperasi berazaskan kekeluargaan

3. Koperasi melaksanakan prinsip sebagai berikut :

Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;

A. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;

B. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;

C. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;

D. Kemandirian;

E. Pendidikan perkoperasian;

F. Kerjasama antar koperasi

BAB III

FUNGSI, PERAN, TUJUAN DAN USAHA

Pasal 3

1. Koperasi berfungsi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial

2. Koperasi berperan :

A. Secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;

B. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan ketahanan perekonomian nasional dan Koperasi sebagai sokogurunya;

C. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

3. Koperasi bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

4. Untuk mencapai tujuannya, maka Koperasi menyelenggarakan usaha sebagai berikut:

A. Menggiatkan anggota untuk menyimpan pada Koperasi secara tertib dan teratur

B. Menyelenggarakan kegiatan simpan pinjam uang kepada anggota dengan jasa yang layak;

C. Mengadakan usaha pembelian barang dagangan untuk Anggota dan masyarakat;

D. Mengadakan usaha dalam bidang produksi, distribusi, dan pemasaran;

E. Mengadakan usaha jasa lainnya yang mendukung usaha milik Anggota;

F. Mengadakan kerjasama antar Koperasi, antara Koperasi dengan pihak lain, Perusahaan Swasta, BUMN/Pemerintah dalam bidang usaha yang saling menguntungkan;

G. Meningkatkan pengetahuan anggota tentang Perkoperasian dan ilmu pengetahuan lainnya untuk mengembangkan usaha

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 4

· Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa

· Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan

· Yang dapat diterima menjadi anggota Koperasi ini adalah Warga Negara Republik

Indonesia yang memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :
a. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum

(dewasa, tidak dalam perwalian, dsb)

b. Bertempat tinggal di ......*)

c. Mata pencaharian ......*)

d. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 33 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar ini;

e.Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan peraturan-peraturan perkoperasian yang berlaku

· Setiap anggota mempunyai kewajiban :

a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan-keputusan Rapat Anggota;

b. Membayar Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan simpanan lainnya yang diputuskan oleh Rapat Anggota;

c. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;

d. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan azas kekeluargaan

e. Menanggung kerugian sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat (1)Anggaran Dasar ini

· Setiap anggota mempunyai hak :

a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota

b. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas

c. Meminta diadakannya Rapat Anggota menurut ketentuan pasal 13 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar ini

d. Mengemukakan pendapat dan saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta

e. Mendapatkan pelayanan yang sama antara sesama anggota

f. Meminta keterangan mengenai perkembangan koperasi

g. Mendapat bagian SHU sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota terhadap Koperasi

h. Mendapat bagian sisa hasil Penyelesaian

· Keanggotaan Koperasi mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam daftar anggota

· Seseorang yang akan masuk menjadi anggota Koperasi, harus :

a. Mengajukan surat permintaan kepada Pengurus;

b. Bilamana Pengurus menolak permintaan dimaksud pada huruf a, maka yang berkepentingan dapat minta pertimbangan Rapat Anggota berikutnya;

· Keanggotaan berakhir, bilamana anggota :
a. meninggal dunia;
b. minta berhenti atas permintaan sendiri;
c. diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan;
d. diberhentikan oleh Pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota, atau berbuat sesuatu yang merugikan Koperasi

· Berakhirnya keanggotaan mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam Buku Daftar Anggota

· Permintaan berhenti sebagai anggota harus diajukan secara tertulis kepada Pengurus

· Seseorang yang diberhentikan oleh Pengurus dapat meminta pertimbangan dalam Rapat Anggota berikutnya

Pasal 5

· Disamping anggota dimaksud dalam pasal 4, Koperasi dapat menerima Anggota Luar Biasa dengan persyaratan sebagai berikut :
a. mereka yang tidak dapat memenuhi sepenuhnya ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi;
b. bersedia membayar simpanan pokok

· Keanggotaan Luar Biasa tidak dapat dipindah

· Anggota Luar Biasa mempunyai hak :
a. memperoleh pelayanan usaha;
b. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk perbaikan dan kemajuan Koperasi;
c. memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha

· Anggota Luar Biasa mempunyai kewajiban :
a mematuhi ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan-keputusan Rapat Anggota;
b. membayar simpanan pokok;
c. menanggung kerugian usaha Koperasi secara terbatas maksimal sebesar simpanan pokok

Pasal 6

· Keanggotaan Luar Biasa berakhir, apabila :
a. Meninggal dunia;
b. Koperasi yang bersangkutan bubar atau dibubarkan oleh Pemerintah;
c. Berhenti atas permintaan sendiri dan diberhentikan oleh Pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai Anggota Luar Biasa, atau berbuat sesuatu yang merugikan Koperasi

· Berakhirnya keanggotaan luar biasa mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam Buku Daftar Anggota Luar Biasa

· Permintaan berhenti sebagai Anggota Luar Biasa harus mengajukan secara tertulis kepada Pengurus;

· Anggota Luar Biasa yang diberhentikan oleh Pengurus dapat meminta pertimbangan secara tertulis dalam Rapat Anggota berikutnya

BAB V
RAPAT ANGGOTA
Pasal 7

· Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi;

· Rapat Anggota Anggaran Dasar

· Rapat Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun;-
Pasal 8

(1) Pada dasarnya Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota Koperasi;
(2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka Rapat Anggota ditunda untuk waktu paling lama ......*) jam/hari;
(3) Apabila pada rapat kedua sebagaimana dimaksud ayat (2) kuorum tetap belum tercapai, maka rapat dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota

Pasal 9

· Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat;

· Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir;

· Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara;

· Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada orang lain;

· Segala keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh pimpinan rapa

Pasal 10

· Hari, tanggal, waktu, tempat, acara serta tata tertib Rapat Anggota harus diberitahukan sekurang-kurangnya 7 hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota
Pasal 11

· Rapat Anggota Tahunan diselenggarakan untuk membahas dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus, dan pelaksanaannya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku lampau

· Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan :

a. laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas pelaksanaan tugasnya

b. neraca dan perhitungan laba-rugi tahun buku Koperasi

c. penggunaan dan pembagian sisa hasil usaha

Pasal 12

· Selain Rapat Anggota Tahunan, Koperasi dapat mengadakan Rapat Anggota yang diadakan secara khusus untuk membahas rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi yang diselenggarakan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tahun buku berikutnya berjalan;

Pasal 13

· Rapat Anggota Luar Biasa diadakan apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota

· Rapat Anggota Luar Biasa

Pasal 14

· Untuk mengubah Anggaran Dasar harus diadakan Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk itu, yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota Koperasi dan keputusannya harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota yang hadir

Pasal 15

· Untuk membubarkan Koperasi harus diadakan Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk itu, yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota Koperasi dan keputusannya harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota yang hadir

BAB VI

PENGURUS
Pasal 16

· Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota

· Yang dapat dipilih menjadi anggota Pengurus ialah anggota yang memenuhi syarat

· Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun

· Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus

· Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah lampau dapat dipilih kembali sampai 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut

· Bilamana seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabatannya lampau, maka paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya kelowongan Rapat Pengurus dapat mengangkat penggantinya, akan tetapi pengangkatan itu harus disahkan oleh Rapat Anggota berikutnya

· Seorang Pengurus yang mengundurkan diri, diharuskan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Ketua Pengurus dengan tembusan pengurus lainnya dan Pengawas Koperasi sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya

Pasal 17

· Pengurus terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang

· Terhadap pihak ketiga maka yang berlaku sebagai anggota Pengurus hanyalah mereka yang dicatat selaku itu dalam daftar Pengurus

· Atas persetujuan Rapat Anggota, Pengurus dapat mengangkat Direksi atau Manajer yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha, apabila koperasi belum mampu mengangkat Direksi/ Manajer, maka Pengurus dapat merangkap sebagai Direksi/Manajer

· Pengaturan lebih lanjut tentang pengangkatan Direksi atau Manajer akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus

Pasal 18

· Tugas dan kewajiban Pengurus

· jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seseorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota Pengurus yang bersangkutan;

· jika anggota Pengurus dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul bukan karena kelalaiannya serta ia telah berusaha dengan segera dan secukupnya untuk mencegah kelalaian tadi maka ia bebas dari tanggungannya

Pasal 19

· Pengurus mempunyai hak :

a. Menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota;

b. Menerima bagian sisa hasil usaha sesuai keputusan Rapat Anggota;

Pasal 20

· Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota

· Dalam hal anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, rapat Pengurus dapat mengangkat penggantinya sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (6) dengan cara :

a.menunjuk salah seorang Pengurus untuk merangkap jabatan tersebut;
b. mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan tersebut

· Pengangkatan pengganti Pengurus yang berhenti sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dipertanggungjawabkan dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya

BAB VII

PENGAWAS

Pasal 21

· Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota

· Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota

· Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Mempunyai sifat jujur, loyal, berperilaku baik, di dalam maupun di luar Koperasi;

b. Mempunyai keterampilan kerja, wawasan luas di bidang pengawasan;

c. Sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun

· Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun

· Anggota Pengawas yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus

· Pengawas terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang

Pasal 22

· Dalam hal Pengurus mengangkat Direksi atau Manajer, Pengawas dapat diadakan secara tetap atau diadakan pada waktu diperlukan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota

· Apabila Rapat Anggota memutuskan tidak perlu diadakan Pengawas, maka fungsi pengawasan dilakukan oleh Pengurus

Pasal 23

· Tugas dan kewajiban Pengawas adalah :

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;

b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya kepada Pengurus dan Rapat Anggota;

c. Mengadakan pencatatan dalam buku Daftar Pengawas tentang dimulai dan berhentinya jabatan Pengawas;

d. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;

e. Memberikan koreksi, saran, teguran, dan peringatan kepada Pengurus;

Pasal 24

· Pengawas mempunyai hak :

a) Menggunakan fasilitas, sarana maupun dana yang tersedia dalam rangka menjalankan fungsinya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota;

b) Meminta keterangan kepada Pengurus, Direksi/Manajer, atau pihak lainnya, serta meneliti dan memeriksa segala catatan, berkas, barang-barang, uang serta bukti lainnya, berkaitan dengan tugas pengawasan;

c) Menerima bagian sisa hasil usaha sesuai keputusan Rapat Anggota;

Pasal 25

· Pengawas dapat meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi;

· Biaya audit tersebut dimasukkan dalam Anggaran Biaya Koperasi

Pasal 26

· Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota apabila terbukti :

a. Tidak menaati ketentuan Undang-undang Perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, atau Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Rapat Anggota;

b. Sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan dalam Koperasi dan gerakan koperasi pada umumnya;

c. Melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan Koperasi;

· Dalam hal anggota Pengawas berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, rapat Pengawas dapat mengangkat penggantinya sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (8) dengan cara :

a. Menunjuk salah seorang Pengawas untuk merangkap jabatan tersebut;

b. mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan tersebut

· Pengangkatan pengganti Pengawas yang berhenti sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dipertanggungjawabkan dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya

BAB VIII

DIREKSI/MANAJER DAN KARYAWAN

Pasal 27

· Pengelolaan usaha Koperasi dilakukan oleh Direksi/Manajer dengan dibantu beberapa orang Karyawan yang diangkat oleh Pengurus dengan perjanjian (kontrak) kerja tertulis;

· Persyaratan untuk diangkat menjadi Direksi/Manajer adalah :

a) Mempunyai keahlian di bidang usaha koperasi atau pernah mengikuti pelatihan di bidang usaha koperasi atau magang dalam usaha koperasi;

b) Tidak pernah melakukan tindakan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana;

c) memiliki akhlak dan moral yang baik dan mempunyai pengetahuan dan wawasan di bidang usaha koperasi;

· Dalam melaksanakan tugasnya Direksi/Manajer bertanggung jawab kepada Pengurus

Pasal 28

· Tugas dan kewajiban Direksi/manajer adalah :

a) Mengadakan pembagian tugas secara jelas dan tegas mengenai bidang-bidang dan pelaksanaannya;

b) Menaati segala ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota, kontrak kerja, dan ketentuan lainnya yang berlaku pada koperasi yang berkaitan dengan pekerjaannya;

c) Mengendalikan dan mengkoordinir semua kegiatan usaha koperasi yang dilaksanakan oleh karyawan;

d) Menanggung kerugian usaha koperasi sebagai akibat dari kelalaiannya dan atau tindakan yang disengaja atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan

Pasal 29

· Hak dan wewenang Direksi/Manajer :

a) Menerima penghasilan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh Pengurus dan Direksi/Manajer;

b) Mengembangkan usaha dan kemampuan diri untuk melaksanakan tugas yang dibebankan;

c) Bertindak untuk dan atas nama Pengurus dalam rangka menjalankan usaha koperasi

Pasal 30

· Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, kewajiban, hak dan wewenang Direksi/Manajer diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Kontrak Kerja

BAB IX

DEWAN PENASEHAT

Pasal 31

· Apabila diperlukan, Pengurus dapat mengangkat Dewan Penasehat;

· Anggota Dewan Penasehat adalah tokoh masyarakat yang mempunyai kewibawaan atau keahlian sesuai kepentingan Koperasi;

· Dewan Penasehat bertugas memberi saran/anjuran pada Pengurus untuk kemajuan Koperasi baik diminta maupun tidak diminta;

BAB X

PEMBUKUAN KOPERASI

Pasal 31

· Tahun buku Koperasi mulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember

· Untuk pertama kalinya buku Koperasi dimulai pada tanggal ditetapkannya Anggaran Dasar ini

· Koperasi wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai Prinsip Akuntansi Indonesia dan Standar Khusus Akuntansi

BAB XI

MODAL KOPERASI

Pasal 32

· Saat pendiriannya modal Koperasi sebesar Rp ......*) berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah

· Modal sendiri Koperasi berasal dari :
a. simpanan pokok;
b. simpanan wajib;
c. dana cadangan;
d. hibah;

· Untuk memperbesar usahanya, Koperasi dapat memperoleh modal pinjaman yang tidak merugikan Koperasi berupa pinjaman dari :
a. anggota;
b. koperasi lain dan atau anggotanya;
c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;

· Koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal Penyertaan

BAB XII
SIMPANAN ANGGOTA
Pasal 33

· Setiap anggota harus membayar Simpanan Pokok atas namanya kepada Koperasi sebesar Rp ......*) yang dibayar sekaligus atau 4 (empat) kali angsuran

· Setiap anggota diwajibkan untuk membayar Simpanan Wajib atas namanya kepada Koperasi yang besarnya ditetapkan dalam Anggaran Rumah tangga atau Peraturan Khusus

· Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib tidak dapat diambil kembali selama masih menjadi anggota Koperasi;

· Pada waktu keanggotaan diakhiri, Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib merupakan suatu tagihan atas Koperasi sebesar jumlahnya secara kumulatif

· Setiap anggota digiatkan untuk menyimpan dalam bentuk atau jenis lainnya atas dasar keputusan Rapat Anggota

BAB XIII
SISA HASIL USAHA
Pasal 34

· Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan

· Sisa Hasil Usaha Koperasi yang diperoleh dibagikan untuk :
a. cadangan;
b. anggota sesuai transaksi dan simpanannya;
c. pendidikan anggota dan karyawan;
d. insentif untuk Pengurus dan Pengawas;

· Pembagian dan presentase sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan dan diputuskan sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota

Pasal 35

Bagian Sisa Hasil Usaha untuk anggota dapat diberikan secara langsung atau dimasukkan dalam simpanan anggota yang bersangkutan

Pasal 36

Dana cadangan dipergunakan untuk pemupukan modal dan menutup kerugian Koperasi

BAB XIV

TANGGUNGAN ANGGOTA

Pasal 37

· Bilamana Koperasi dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata bahwa kekayaan Koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajibannya, maka sekalian anggota diwajibkan menanggung kerugian masing-masing terbatas pada Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib yang seharusnya telah dibayar oleh anggota yang bersangkutan.

· Kerugian yang diderita oleh Koperasi pada akhir suatu tahun buku ditutup dengan dana cadangan

· Bilamana kerugian tersebut dalam ayat (2) tidak terpenuhi maka Rapat Anggota dapat memutuskan untuk membebankan bagian kerugian yang belum terpenuhi ditutup atau diperhitungkan dengan SHU tahun-tahun yang akan datang

BAB XV

PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 38

· Pembubaran Koperasi

· Pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota

· Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah

Pasal 39

· Untuk kepentingan pihak ketiga dan para anggota Koperasi, terhadap pembubaran Koperasi dilakukan penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesaia

· Penyelesaian dilakukan oleh penyelesai pembubaran yang selanjutnya disebut Penyelesaian

· Selama dalam proses penyelesaian, Koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan Koperasi Dalam Penyelesaian

Pasal 40

· Dalam hal Koperasi hendak dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Anggota maka Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota terdiri dari unsur anggota, Pengurus, Pengawas, dan pihak lain yang dianggap perlu dan bertanggung jawab kepada kuasa Rapat Anggota

· Dalam hal Koperasi hendak dibubarkan berdasarkan keputusan Pemerintah maka Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah

· Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban :

· Pengurus Koperasi menyampaikan keputusan pembubaran Koperasi oleh Anggota kepada Pemerintah, sesuai ketentuan yang berlaku

· Pembayaran biaya penyelesaian didahulukan dari pada pembayaran kewajiban lainnya

Pasal 42

· Seluruh anggota wajib menanggung kerugian yang timbul pada saat pembubaran Koperasi sesuai ketentuan pasal 37 ayat (1) Anggaran Dasar ini—

· Anggota yang telah keluar sebelum Koperasi dibubarkan wajib menanggung kerugian, apabila kerugian tersebut terjadi selama anggota yang bersangkutan masih menjadi anggota Koperasi dan keluarnya sebagai anggota belum lewat jangka waktu 6 (enam) bulan

BAB XV

S A N K S I

Pasal 43

· Setiap anggota yang melanggar pasal 4 ayat (4) huruf b dan c dikenakan sanksi sebagai berikut :

a. tidak membayar simpanan wajib dan simpanan lainnya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota, dikenakan sanksi secara bertahap dari peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga, selanjutnya skorsing dan pemberhentian dengan hormat;

b. tidak berpartisipasi dalam kegiatan usaha selama satu tahun buku, dikenakan sanksi secara bertahap mulai dari peringatan, skorsing dan pemberhentian dengan hormat;

c. tidak melaksanakan kewajiban dalam transaksi usaha, dikenakan sanksi secara bertahap mulai dari peringatan, skorsing dan pemberhentian tidak dengan hormat

· Rapat Anggota dapat memutuskan untuk memberhentikan anggota Pengurus yang tidak melaksanakan pasal 17 ayat (3), pasal 18 ayat (1), dan pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar ini

· Rapat Anggota dapat memutuskan untuk memberhentikan Pengawas yang tidak melaksanakan pasal 23 dan pasal 26 Anggaran Dasar ini

· Sanksi-sanksi yang tersebut dalam ayat (1), (2), dan (3) tidak menutup kemungkinan adanya penuntutan oleh Koperasi sesuai dengan hukum yang berlaku

BAB XVI

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal 44

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus, yang memuat pelaksanaan dari pada ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh Rapat Anggota pembentukan Koperasi di ......*) pada tanggal ......*) 19 ......*) yang juga telah menetapkan Kuasa Pendiri sebagai Pengurus dan Pengawas Koperasi untuk pertama kalinya
KUASA PENDIRI KOPERASI ......*)

1. ......*) (Ketua I ) ......*)

2. ......*) ( Ketua II ) ......*)

3. ......*) ( Sekretaris ) ......*)

4. ......*) ( Bendahara I ) ......*)

5. ......*) ( Bendahara II ) ......*)

6. ......*) ( Pengawas ) ......*)

Gita Puji Astuti

Rabu, 23 Januari 2013

Prosedur Pendirian Koperasi

BAB I

Pendahuluan

Akta Pendirian dan Anggaran Dasar

Form Anggaran Dasar Koperasi